Peraturan Data Protection yang Harus Diperhatikan di Indonesia

Peraturan Data Protection yang Harus Diperhatikan di Indonesia semakin menjadi perhatian penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Dalam era digital seperti sekarang ini, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, “Peraturan Data Protection yang ada saat ini di Indonesia masih perlu diperkuat untuk melindungi data pribadi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap informasi pribadi yang diserahkan oleh masyarakat kepada perusahaan atau instansi pemerintah tidak disalahgunakan.”

Salah satu peraturan yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Namun, menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, “UU ITE perlu diperbaharui untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.”

Selain UU ITE, ada juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur tata cara pengelolaan data pribadi oleh perusahaan atau instansi yang menggunakan sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan pendapat Grace Natalie, Anggota Komisi I DPR RI, yang menekankan pentingnya kesadaran akan perlindungan data pribadi di tengah maraknya kasus pelanggaran data.

Dalam implementasinya, perusahaan atau instansi yang mengelola data pribadi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Hal ini sejalan dengan pendapat Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa “Perlindungan data pribadi adalah hak asasi setiap individu yang harus dijamin oleh negara.”

Dengan demikian, Peraturan Data Protection yang Harus Diperhatikan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.